Breaking News Pengumuman PPDB Online Jateng

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Hasil seleksi PPDB Online Jawa Tengah akhirnya diumumkan sesuai jadwal. Silakan klik di sini untuk melihat hasil pengumuman seleksi pendaftaran siswa baru tingkat SMA/SMK negeri di Jawa Tengah, Rabu 11 Juli 2018.

Kepastian itu menjawab keraguan warga yang mengkhawatirkan kemunduran jadwal pengumuman, karena saking banyaknya berkas SKTM yang disertakan dalam dokumen pendaftaran calon siswa.

Belasan staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah berjalan tergopoh seusai apel pagi. Mereka bersiap menyambut kedatangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang berencana menilik posko Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) daring atau online.

Tepat pukul 07.00, mobil hitam Toyota Innova berpelat merah H 1 memasuki halaman kantor dinas itu.

Ganjar keluar dari mobil, berpakaian hitam motif garis. Dia disambut Kepala Dinas P dan K Jateng Gatot Bambang Hastowo beserta sejumlah kepala bidang. Mereka pun berjalan menyusuri lorong gedung, menuju posko.

Setiba di ruang posko, Ganjar membuka obrolan mengenai banyaknya aduan warga terkait PPDB, khususnya masalah Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

“Beberapa indikasinya, mereka cari-cari SKTM agar tembus. Yang kedua, ternyata dianjurkan oleh guru (cari SKTM), maka saya minta guru-guru itu nanti diberi sanksi, kalau perlu kita skors. Artinya sebagai lembaga pendidikan, kita mengutamakan kejujuran dan budi pekerti,” kata Ganjar, tanpa merinci oknum guru yang dimaksud.

Ganjar pun disuguhi sejumlah data rincian PPDB calon siswa. Jumlah pendaftar di SMA mencapai 113.092 orang. Daya tampung sekolah capai 113.325. Artinya masih ada 233 slot bangku kosong yang siap diduduki.

Jumlah SKTM di SMA diajukan pemohon ada 62.456 dokumen. Sedangkan SKTM yang sudah diseleksi ada 26.507 atau 23,39 persen. Sehingga, jumlah dokumen yang dicoret capai 35.949.

Sementara itu, kondisi berbeda tampak pada SMK. Jumlah pendaftar capai 108.460, sedangkan daya tampung hanya 98.486. Artinya, masih ada 9.974 calon siswa terancam belum mendapat bangku pendidikan.

Pendaftar yang menggunakan SKTM berjumlah 86.436. Sebanyak 44.320 atau 45 persen sudah terverifikasi sehingga SKTM yang tercoret ada 42.116.

Bila dijumlah, total SKTM yang dicoret capai 78.065 dokumen. Dalam pertemuan itu, Ganjar sempat marah kepada beberapa kepala sekolah yang tidak melakukan verifikasi SKTM pada PPDB daring atau online.

 

Politisi PDIP itu menelepon tiga kepala sekolah secara bergantian, sesuai jumlah SKTM yang masuk melebihi daya tampung sekolah.

Orang yang kali pertama dihardiknya adalah kepala SMA Negeri Mojogedang Karanganyar Purwadi.

Semula Ganjar mempertanyakan Purwadi melakukan proses verifikasi SKTM atau tidak. Perkataan Purwadi dalam telepon tidak dapat terdengar, karena tidak disetel mode pengeras suara.

“Pak, hari ini verifikasi, semua guru turunkan. Laporkan pada siang hari ini. Jenengan berarti tidak melakukan perintah kepala dinas ya untuk verifikasi faktual?” kata Ganjar dalam perbincangan telepon dengan Purwadi.

“Eh pak, gak pakai surat-suratan (verifikasi). Kalau sudah seperti itu masak kepala sekolah gak curiga? Ini sistemnya kacau lho pak,” tambahnya.

Setelah Purwadi, giliran kepala SMKN 1 Blora Mariya kena semprot Ganjar. Kasusnya serupa. Jumlah pendaftar SKTM melebihi daya tampung.

Ganjar memperingatkan Mariya agar mengerahkan semua guru untuk verifikasi. Batas waktu laporan hasil verifikasi maksimal pukul 15.00 WIB.

“Pak, ini kita digebuki sama sekolahane sampean juga lho pak. Kita jangan tenang-tenang saja. Pak, kita malu lho nanti. Anda orang kedua yang saya peringatkan keras,” tegasnya.

Orang terakhir yang kena marah adalah kepala SMKN 1 Purwokerto Asep Saeful Anwar. Ganjar pun tak segan-segan memerintahkan Asep untuk membubarkan acara workshop, demi penyelesaian verifikasi SKTM. “Ini darurat pak. Ini darurat. Nanti saya minta laporan langsung,” kata Ganjar.

Pria berambut putih itu pun menginstruksikan semua kepala SMA/SMK se-Jawa Tengah segera memverifikasi SKTM.

Dia memberikan tenggat waktu verifikasi hingga pukul 15.00 WIB, lantaran hari ini, Rabu (11/7) sudah pengumuman penerimaan siswa.

“Mereka harus sudah melaporkan kepada saya, malam nanti kami minta laporkan. Kalau masih ada sekolah yang mencurigakan (belum verifikasi), kami akan tunda (pengumuman penerimaan siswa). Tetapi kalau hari ini selesai, maka akan kami umumkan besok (hari ini),” katanya.

Ganjar mengatakan semua panitia penyelenggara PPDB harus lembur untuk melakukan verifikasi secara faktual. Alumnus UGM itu menyebut lama penundaan hanya sehari atau dua hari.

Menyoal dugaan kemudahan penerbitan SKTM oleh lurah maupun camat, Ganjar mengatakan bisa jadi pihak tersebut mendapat tekanan.

“Maka kita bina dulu, kita perbaiki dulu. Kecuali memang ada unsur kesengajaan, misalnya dia menjual SKTM katakan 500 lembar, itu bisa dipidanakan,” terangnya.

Pejabat pemkab filter awal

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Gatot Bambang Hastowo berujar penyelenggaraan PPDB tahun ini murni berdasar Permendikbud nomor 14 tahun 2018.

 

“Pasalnya jelas di situ. Bahwa di pasal 19, siswa atau casis (calon siswa) dari keluarga tidak mampu wajib diterima di wilayah itu. Paling sedikit 20 persen dan tidak mengatur maksimalnya. Kalau saya atau provinsi mengatur maksimalnya, salah,” ungkap Gatot, Selasa (10/7).

Dia menambahkan permasalahan yang ada saat ini adalah penyalahgunaan SKTM. Menurutnya, SKTM diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di kabupaten atau kotamadya.

“Saya tidak menyebut siapa yang ditugasi oleh bupati lho ya (penerbit SKTM). Jadi pejabat yang berwenang dari kabupaten kota. Harusnya itu filternya,” tutur Gatot.

 

“Karena kami online se-Jawa Tengah, data kan beda-beda. Berarti sebenarnya kabupaten kota pejabat yang mengeluarkan SKTM itu harusnya kan melihat itu (data siswa per daerah),” tambahnya.

Gatot membeberkan pihaknya tidak mempermasalahkan tingginya jumlah SKTM yang digunakan para calon siswa dalam PPDB.

Bagi dia, kalau sudah jadi SKTM harus dipercaya. Tak perlu lagi memikirkan cara mendapatkan SKTM sesuai kriteria kemiskinan atau tidak. Karena hal tersebut adalah kewenangan pejabat pemerintah daerah setempat. (tribunjateng/cetak/dna)

Sumber :  Tribunjateng.com
Penulis: Daniel Ari Purnomo
Editor: iswidodo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *